Koreksi Pasal 41

(1) Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan melakukan kerja sama dengan: a. pemerintah daerah lain; dan/atau b. pihak ketiga. (2) Rencana kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal rencana kerja sama yang membebani Masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.