Koreksi Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah membentuk SPGDT yang mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan gawat darurat yang terintegrasi berbasis call center. (2) Tujuan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat mulai dari pra Fasyankes, di Fasyankes dan antar Fasyankes. b. melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin penanganan kasus kegawatdaruratan yaitu dalam rangka penyelamatan jiwa dan mengurangi angka kecacatan. c. menciptakan tata kelola sistem kegawatdaruratan yang baik melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.