Koreksi Pasal 12

(1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 10. (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf d sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. paksaan pemerintahan; dan/atau c. denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 10 huruf c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.