Koreksi Pasal 19

(1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan indera pendengaran. (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran melalui kegiatan : a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan penglihatan dan kesehatan pendengaran; b. deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran pada masyarakat; dan c. pengobatan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran pada masyarakat. (3) Pengendalian dan penanganan upaya kesehatan indera dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.