Koreksi Pasal 25

(1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 dan/atau Pasal 17. (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa : a. peringatan tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.