PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang

PERDA Nomor 1 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Radio Swara Singkawang.

Pasal 3

BAB Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 10

Koreksi

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani, d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual setara, JDIH Kota Singkawang f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya, dan i. non partisan atau tidal( menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Paragraf Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak

Pasal 11

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. MENETAPKAN kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas Siaran, c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi; d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi, e. MENETAPKAN salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama, f. MENETAPKAN pembagian tugas setiap direktur; dan g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan kepada DPRD Kota Singkawang. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 12

Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen Radio Swara Singkawang. JDIH Kota Singkawang

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang: a. MENETAPKAN program umum 5 (lima) tahun Radio Swara Singkawang. b. mengangkat clan memberhentikan Dewan Direksi dan i jabatannya dalam Radio Swara Singkawang. c. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi. cl. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Radio Swara Singkawang, e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen Radio Swara Singkawang, g. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainya, h. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Radio Swara Singkawang; i. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Dewan Direksi dalam tahun berjalan. j• meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau pegawai Radio Swara Singkawang; dan k. MENETAPKAN keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja Radio Swara Singkawang.

Pasal 14

(1) Dewan Pengawas mempunyai hak: a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya, b. mendapatkan cud.; c. membela diri, dan/atau d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah atas perkembangan Radio Swara Singkawang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota. JDIH Kota Singkawang

BAB 1

Pengangkatan Pasal (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a

Pasal 10

Koreksi

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani, d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual setara, JDIH Kota Singkawang f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya, dan i. non partisan atau tidal( menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Paragraf Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak

Pasal 11

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. MENETAPKAN kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas Siaran, c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi; d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi, e. MENETAPKAN salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama, f. MENETAPKAN pembagian tugas setiap direktur; dan g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan kepada DPRD Kota Singkawang. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 12

Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen Radio Swara Singkawang. JDIH Kota Singkawang

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang: a. MENETAPKAN program umum 5 (lima) tahun Radio Swara Singkawang. b. mengangkat clan memberhentikan Dewan Direksi dan i jabatannya dalam Radio Swara Singkawang. c. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi. cl. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Radio Swara Singkawang, e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen Radio Swara Singkawang, g. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainya, h. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Radio Swara Singkawang; i. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Dewan Direksi dalam tahun berjalan. j• meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau pegawai Radio Swara Singkawang; dan k. MENETAPKAN keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja Radio Swara Singkawang.

Pasal 14

(1) Dewan Pengawas mempunyai hak: a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya, b. mendapatkan cud.; c. membela diri, dan/atau d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah atas perkembangan Radio Swara Singkawang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota. JDIH Kota Singkawang

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti daniatau diberhentikan apabila: a. meninggal dunia, b. mengundurkan din; c. berhalangan tetap; d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga, g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan / atau h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela din. (3) Pembelaan din i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan din i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 16

(1) Usulan pemberhentian Dewan Pengawas disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota berdasarkan keputusan DPRD. (2) Selanjutnya DPRD segera mengusulkan pengganti antar waktu jabatan Dewan Pengawas yang lowong. (3) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota. JDIH Kota Singkawang

Pasal 17

Pengesahan pemberhentian dan pengantian antar waktu jabatan Dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dan i jabatannya. (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Walikota merehabilitasi clan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Walikota hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian Dewan Pengawas dan pengangkatan antar waktu diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB 3

Pemberhentian

Pasal 15

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti daniatau diberhentikan apabila: a. meninggal dunia, b. mengundurkan din; c. berhalangan tetap; d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga, g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan / atau h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela din. (3) Pembelaan din i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan din i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 16

(1) Usulan pemberhentian Dewan Pengawas disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota berdasarkan keputusan DPRD. (2) Selanjutnya DPRD segera mengusulkan pengganti antar waktu jabatan Dewan Pengawas yang lowong. (3) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota. JDIH Kota Singkawang

Pasal 17

Pengesahan pemberhentian dan pengantian antar waktu jabatan Dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dan i jabatannya. (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Walikota merehabilitasi clan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Walikota hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian Dewan Pengawas dan pengangkatan antar waktu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

(1) Keputusan Dewar' Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas. (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas. JDIH Kota Singkawang

BAB 1

Pengangkatan

Pasal 21

Koreksi

(1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan, serta penyampaian visi dan misi dan i para calon Dewan Direksi. (3) Dewan Direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. (4) Dalam hal Dewan Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, satu diantaranya ditetapkan menjadi direktur utama. (5) Masa kerja Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 22

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewar' Direksi: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, e. berpendidikan sarjana, f. mempunyai integrita.s dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik, h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya, clan i. non partisan atau tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. JDIH Kota Singkawang

Pasal 23

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, b. memimpin dan mengelola Radio Swara Singkawang sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; c. MENETAPKAN ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. menpapkan laporan tahunan; f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan, h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain. i. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran INDONESIA; j. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial, k. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kota Singkawang, dan 1. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh manajemen Radio Swara Singkawang. (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Pasal 24

Dewan Direksi sebagai unsur pimpinan Radio Swara Singkawang berfungsi mewakili Pemerintah Daerah dalam memimpin clan mengelola Radio Swara Singkawang sesuai dengan tujuan pendirian Radio Swara Singkawang. JDIH Kota Singkawang

Pasal 25

(1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Direksi mempunyai wewenang: a. membuat kebijakan untuk pengembangan dan kemajuan Radio Swara Singkawang, b. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat; c. mengangkat dan memberhentikan pegawai, cl. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai Radio Swara Singkawang, e. mengusulkan kepada Dewan Pengawas untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dan i jabatan di bawah direksi, f. menandatangani neraca dan perhitungan labalrugi, g. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan h. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja Radio Swara Singkawang. (2) Dewan Direksi memerlukan persetujuan dan i Dewan Pengawas dalam hal: a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Radio Swara Singkawang, b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Radio Swara Singkawang, dan c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 26

(1) Dewan Direksi mempunyai hak: a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya, b. mendapatkan cuti, c. membela diri, d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Dewan Pengawas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota. JDIH Kota Singkawang

BAB 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak

Pasal 23

Koreksi

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, b. memimpin dan mengelola Radio Swara Singkawang sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; c. MENETAPKAN ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. menpapkan laporan tahunan; f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan, h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain. i. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran INDONESIA; j. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial, k. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kota Singkawang, dan 1. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh manajemen Radio Swara Singkawang. (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Pasal 24

Dewan Direksi sebagai unsur pimpinan Radio Swara Singkawang berfungsi mewakili Pemerintah Daerah dalam memimpin clan mengelola Radio Swara Singkawang sesuai dengan tujuan pendirian Radio Swara Singkawang. JDIH Kota Singkawang

Pasal 25

(1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Direksi mempunyai wewenang: a. membuat kebijakan untuk pengembangan dan kemajuan Radio Swara Singkawang, b. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat; c. mengangkat dan memberhentikan pegawai, cl. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai Radio Swara Singkawang, e. mengusulkan kepada Dewan Pengawas untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dan i jabatan di bawah direksi, f. menandatangani neraca dan perhitungan labalrugi, g. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan h. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja Radio Swara Singkawang. (2) Dewan Direksi memerlukan persetujuan dan i Dewan Pengawas dalam hal: a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Radio Swara Singkawang, b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Radio Swara Singkawang, dan c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 26

(1) Dewan Direksi mempunyai hak: a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya, b. mendapatkan cuti, c. membela diri, d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Dewan Pengawas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota. JDIH Kota Singkawang

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri, atau c. berhalangan. tetap. (2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan sebelum sebelum habis masa jabatannya apabila apabila: a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga, d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan / atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi. (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela din. (4) Pembelaan din i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu I (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan din i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal. (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas. JDIH Kota Singkawang

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dani jabatannya. (2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) had_ sejak ditetapkan putusan pengadilan. (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi Anggota. Dewan Direksi yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas. (2) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti antar waktu sampai habis masa jabatannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Dewan. Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB 3

Pemberhentian

Pasal 27

Koreksi

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri, atau c. berhalangan. tetap. (2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan sebelum sebelum habis masa jabatannya apabila apabila: a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga, d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan / atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi. (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela din. (4) Pembelaan din i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu I (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan din i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal. (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas. JDIH Kota Singkawang

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dani jabatannya. (2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) had_ sejak ditetapkan putusan pengadilan. (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi Anggota. Dewan Direksi yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas. (2) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti antar waktu sampai habis masa jabatannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Dewan. Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

(1) Pengelolaan Radio Swara Singkawang dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegial. JDIH Kota Singkawang (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh direktur utama. (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Radio Swara Singkawang.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 44

Koreksi

(1) Radio Swara Singkawang dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem teresterial dengan klasifikasi sebagai berikut. a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; atau b. penyiaran radio FM secara analog atau digital. (2) Radio Swara Singkawang meyelenggarakan 1 (satu) Programa Siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.

Pasal 45

Koreksi

(1) Cakupan wilayah Siaran Radio Swara Singkawang adalah wilayah layanan Siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan penyiaran atau wilayah Kota Singkawang. JDIH Kota Singkawang (2) Radio Swara Singkawang dapat berjaringan secara programatis Siaran dengan Radio Republik INDONESIA atau dengan angggota dan i Radio Siaran Swasta Nasional INDONESIA.

Pasal 46

(1) Isi Siaran Radio Swara Singkawang wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi Siaran. (2) Isi Siaran Radio Swara Singkawang wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (3) Isi Siaran Radio Swara Singkawang dilarang. a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat teriarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, clan antar golongan. (4) Isi Siaran Radio Swara Singkawang yang dikemas dalam mata acara Siaran yang berasal dan i luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di INDONESIA serta tidal( merusak hubungan dengan negara sahabat. (5) isi Siaran Radio Swara Singkawang wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Pasal 47

(1) Radio Swara Singkawang wajib membuat klasifikasi Acara Siaran sesuai khalayak sasaran. (2) Pembuatan Klasifikasi Acara Siaran didasarkan pertimbangan isi clan waktu Siaran, acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran. (3) Klasifikasi Acara Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. JDIH Kota Singkawang

Pasal 48

(1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program Siaran nasional harus bahasa INDONESIA yang baik dan benar. (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program Siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu. (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara Siaran tertentu untuk Siaran dalam negeri. (4) Untuk Siaran Programa khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu Siaran.

Pasal 49

Radio Swara Singkawang wajib merelai siaran Radio Republik INDONESIA pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan. Bagian Kehma Ralat Siaran

Pasal 50

(1) Radio Swara Singkawang wajib melakukan ralat apabila isi Siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi Siaran dan/ atau berita. (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dan i 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 51

(1) Materi Siaran Iklan Radio Swara Singkawang harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JDIH Kota Singkawang (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak- anak wajib mengikuti standar Siaran untuk anak-anak. (3) Siaran Iklan Niaga produk rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. (4) Radio Swara Singkawang menyediakan waktu Siaran Iklan Layanan Masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dan i pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. (5) Waktu Siaran Iklan Niaga, paling banyak 15 % (lima belas persen) dani seluruh waktu Siaran Iklan setiap hari. (6) Waktu Siaran Iklan Layanan Masyarakat, paling banyak 30 % Riga puluh persen) dan i seluruh waktu Siaran Iklan setiap hari. (7) Materi Siaran Iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang

BAB I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 4

Pasal 31

BAB Keempat

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36