Koreksi Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, komunitas kreatif dan/atau masyarakat, yang mendapatkan hasil pengembangan riset. (4) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dan dipublikasikan kepada masyarakat. (5) Tata cara Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.