Koreksi Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum melaksanakan analisis dan identifikasi dari perspektif HAM terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya. (2) Berdasarkan analisis identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyusun rekomendasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.