Koreksi Pasal 29

(1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan. (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas. (3) Wali Kota berwenang menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. (4) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Dinas.