Koreksi Pasal 22

(1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah MENETAPKAN bagian Jalan untuk fasilitas lalu lintas Kendaraan Tidak Bermotor pada setiap kelas jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.