Koreksi Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. penerbitan Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya; b. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; c. pelayanan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau; d. penegakan hukum yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan e. kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.