Koreksi Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan: a. sebagai landasan hukum bagi Daerah dalam penyelenggaraan perhubungan yang handal, efisien, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi; dan b. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.