Koreksi Pasal 15

(1) Dalam hal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Informasi Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.