Koreksi Pasal 17

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. (2) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh distributor dan/ atau pengecer tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran secara langsung kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati dalam hal ini KP3 Daerah. (3) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas Instansi yang membidangi perdagangan dan Dinas Instansi yang membidangi pertaniandengan tembusan kepada SKPD Provinsi Jawa Timur yang membidangi Perdagangan dan Pertanian.