Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang DANA CADANGAN...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Ponorogo. 3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Ponorogo. 4. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. 6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 8. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang berada di daerah.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk mengurangi beban keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

Pasal 3

Koreksi

(1) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan adalah program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa belanja langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, maupun belanja tidak langsung berupa hibah kepada instansi vertikal terkait, dan lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembentukan Dana Cadangan dimulai pada Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2015. (2) Dana Cadangan pada Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). (3) Dalam hal pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 dinilai masih kurang setelah dikalkulasikan dengan penyediaan anggaran dari dana cadangan, maka akan diperhitungkan dengan penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Koreksi

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Koreksi

Dana Cadangan dicairkan di APBD Tahun Anggaran 2015 dan ditempatkan pada penerimaan pembiayaan dalam kode rekening Dana Cadangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. (2) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan tahun anggaran yang berkenaan. (3) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum ke Rekening Dana Cadangan. (4) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. (5) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

Koreksi

(1) Program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan apabila jumlah pagu telah mencukupi untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD. (4) Penerimaan jasa giro/bunga rekening dana cadangan akan menambah jumlah dana cadangan. Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 27 Desember 2013 BUPATI PONOROGO, TTD. H. AMIN, S.H. Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 27-12-2013 An. BUPATI PONOROGO SEKRETARIS DAERAH TTD. Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19700111 198903 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ERTIYA AN S.H. NIP. 07 199303 1 008 (3) (5) CATU D %64.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

BAB VII

Pasal 7

BAB VIII

Pasal 8

Pasal 9