PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG.

PERDA Nomor 4 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Pangkalpinang; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang; 3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang; 5. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang; 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang; 7. Sumber Air Minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat-syarat air baku; 8. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum; 9. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang dikelola oleh PDAM Kota Pangkalpinang; 10. Pengelolaan air minum adalah Pengusahaan, Penyediaan dan Mendistribusikan air minum untuk masyarakat; 11. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya; 12. Pipa transmisi adalah pipa pipa pembawa air minum yang menghubungkan bak penampung air (clear well) dengan bak penampung air distribusi (Reservoir distribusi); 13. Jaringan pipa adalah jaringan pipa untuk saluran air minum; 14. Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari reservoir distribusi sampai dengan pipa dinas; 15. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil; 16. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa dinas dengan meter air pelanggan di dalam satu persil; 17. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/oleh seseorang atau badan mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 18. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian, yang sudah ditera sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 19. Pembatasan aliran air adalah alat untuk membatasi aliran air yang dipasang oleh PDAM pada jaringan pipa; 20. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan jasa/fasilitas air minum PDAM; 21. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum yang terdaftar di PDAM; 22. Terminal air adalah sarana untuk menyediakan air minum di lokasi yang belum terjangkau jaringan pipa; 23. Hidran atau Kran umum adalah sarana pelayanan air minum kepada masyarakat yang dilakukan tanpa pipa persil yang dihubungkan dengan jaringan pipa; 24. Hidran kebakaran adalah hidran/kran yang digunakan untuk menanggulangi kebakaran dan disegel oleh PDAM; 25. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada alat-alat mekanis meter; 26. Segel dinas adalah segel-segel yang dipasang oleh PDAM untuk mencegah pelanggaran oleh yang bukan berwenang terhadap fungsi meter air; 27. Tarif air minum adalah harga jasa pelayanan air minum setiap meter kubik yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya; 28. Uang tanggungan/jaminan adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM Kota Pangkalpinang oleh setiap pelanggan baru dan dapat dikembalikan apabila pelanggan mengundurkan diri sebagai pelanggan atas permintaan sendiri; 29. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang; 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana;

BAB IV

PEMASANGAN DAN PERBAIKAN SALURAN AIR MINUM

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya PDAM atau dengan biaya pihak lain dan selanjutnya menjadi milik PDAM; (2) Pemasangan saluran pipa persil dilakukan oleh PDAM atau instalatir yang ditunjuk PDAM atas biaya pemilik persil; (3) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran air minum baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh PDAM; (4) Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh PDAM; (5) Setiap penyambungan baru air minum, dikenakan biaya-biaya sebagai berikut : a. Biaya penyambungan; b. Biaya akad kontrak; c. Biaya perencanaan dan supervisi; d. Biaya bahan-bahan (pipa dinas); e. Biaya upah kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah harga bahan yang dipakai menurut standar PDAM; f. Biaya pemeliharaan; g. Biaya pembongkaran / perbaikan kembali : - Aspal biasa; - Aspal Hotmix; - Trotoar; - Jalan tanah; - Jalan beton. (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , ditetapkan dengan Keputusan Direksi; (7) Biaya penyambungan air minum dihitung sesuai dengan klasifikasi jenis / golongan pelanggan dan diameter pipa persil yang dipasang; (8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , disetor terlebih dahulu ke Kas PDAM sebelum penyambungan pipa dinas ke persil dilaksanakan.

Pasal 6

Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Pasal 7

(1) Perbaikan atas kerusakan pipa dinas dalam persil termasuk kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan pelanggan menjadi beban pelanggan yang bersangkutan; (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, petugas yang ditunjuk PDAM berhak memasuki persil pelanggan dan pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya, wajib memberi kemudahan kepada petugas demi kelancaran tugas.

BAB XVI

SANKSI DENDA DAN PEMUTUSAN / PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 23

Koreksi

(1) Denda dikenakan kepada para pelanggan dan pemakai air minum dalam hal-hal sebagai berikut : a. Keterlambatan pembayaran rekening air minum melebihi waktu yang telah ditetapkan untuk golongan sosial dan rumah tangga dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk golongan non sosial dan non rumah tanggadikenakan denda sebesar 10% dari nilai tagihan rekening air minum bulan yang bersangkutan dengan batasan pengenaan denda minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); b. Penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan Penutupan / pencabutan / pemutusan sementara dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); c. Pengambilan air minum sebelum meter air, dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 10 x rekening tertinggi; d. Kerusakan meter air sebagai akibat perbuatan seseorang dengan bertujuan memperkecil pemakaian air dengan cara merusak/mengganggu mekanisme di dalam meter air, selain dikenakan denda tersebut di atas juga dibebankan ganti rugi pemakaian air 5% dari rekening tertinggi; e. Pelanggan yang menunggak rekening pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut- turut akan dikenakan sanksi atau penutupan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan apabila ada permohonan untuk pembukaan kembali, maka terlebih dahulu harus melunasi tunggakan, ditambah denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta biaya pembukaan segel sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah); f. Pelanggan yang menunggak rekening air berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, untuk pemasangan kembali dikenakan biaya sebesar biaya penyambungan baru ditambah dengan pelunasan tunggakan terlebih dahulu; g. Pelanggan yang membuka atau merusak segel instalasi meter air dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); h. Pelanggan yang merubah atau merusak meter air dan perlengkapannya dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Pemutusan / penutupan aliran air minum dapat dilakukan apabila : a. Atas permintaan pelanggan sendiri; b. Pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau mempunyai tunggakan lainnya; c. Pelanggan membuka atau merusak segel air minum; d. Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat ijin khusus dari PDAM; e. Pelanggan menggunakan pompa atau alat-alat sejenis lainnya secara langsung sebelum melalui meter air; f. Jaringan perpipaan (plumbing) di tempat pelanggan ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM; g. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum; h. Mengelola air minum tanpa ijin dari Walikota dan/atau tidak bekerjasama dengan PDAM.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Koreksi

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air minum; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum; c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas; h. memotret seseorang, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pelayanan Air Minum; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan dan atau meneruskan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pelayanan air Minum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

BAB XIII

Pasal 20

BAB XIV

Pasal 21

BAB XV

Pasal 22

BAB XVI

Pasal 23

Pasal 24

BAB XVII

Pasal 25

Pasal 26

BAB XVIII

Pasal 27

BAB XIX

Pasal 28

BAB XX

Pasal 29

BAB XXI

Pasal 30

BAB XXII

Pasal 31

Pasal 32