Koreksi Pasal 52

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik INDONESIA setempat. (4) Penuntutan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.