Koreksi Pasal 35

(1) Kegiatan pencegahan kerusakan benda cagar budaya, meliputi; a. penentuan kawasan konservasi benda cagar budaya; b. inventarisasi benda cagar budaya; c. penentuan tata cara peralihan benda cagar budaya; d. penetapan mekanisme perizinan; dan e. penetapan mekanisme pengawasan penaatan instrumen pengendalian serta pemantauandan pemulihan akibat kerusakan. (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah. (3) Walikota merekomendasikan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, kepada instansi yang mengelola. (4) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.