Koreksi Pasal 78

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan melalui litigasi di Pengadilan diajukan oleh pihak – pihak dengan gugatan ke Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha dalam wilayah hukumnya. (2) Setiap orang atau sekolompok masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kota atas kesalahan, kelalaian dalam pemberian Ijin. (3) Sekelompok masyarakat dan/atau organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan perwakilan atas nama kelompok masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (4) Sekelompok masyarakat dan/atau organisasi lingkungan selain dapat mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) juga dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan, dalam pemberian ijin sehingga terjadi kerusakan lingkungan hidup.