Koreksi Pasal 76

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan pihak dapat dilakukan melalui non litigasi di luar Pengadilan dan litigasi di Pengadilan. (2) Pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa melalui non litigasi diluar Pengadilan lebih dahulu menempuh dengan cara mediasi dimana pihak-pihak yang bersengketa memilih seorang atau beberapa orang mediator yang memiliki kepakaran di bidang lingkungan atau melalui peran Walikota. (3) Peran Walikota selaku mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengambil inisiatif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa khusus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan karena kelalaian dalam memberikan perijinan