Koreksi Pasal 39

(1) Pemrakarsa mengajukan permohonan tanda daftar SPPL kepada SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup. (2) SPPL yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya wajib melakukan perubahan SPPL. (3) Perubahan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL UPL atau Amdal melalui penyusunan dan verifikasi SPPL baru. (4) Tata cara pengajuan tanda daftar SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.