Koreksi Pasal 9

(1) Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatan studi: a. tunggal b. terpadu; atau c. kawasan (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah. (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota. (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.