Koreksi Pasal 48

(1) Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Dana kegiatan: a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; dan/atau b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL- UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.