Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penyelenggaraan Pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan dan telah memenuhi standarisasi pemakaman untuk keperluan pemakaman jenasah. 8. Petak Makam adalah perpetakan tanah makam di lahan/tempat pemakaman untuk memakamkan jenasah sesuai dengan tata letak dan ukurannya. 9. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau Badan. 10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah, kebudayaan mempunyai arti khusus. 11. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenasah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman. 12. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenasah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenasah. 13. Pusara atau Pengkijingan adalah pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik. 14. Jenasah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia. 15. Jenasah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas. 16. Kerangka Jenasah adalah jenasah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenasah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat). 17. Ijin Penggunaan Tanah Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 18. Ijin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 19. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 20. Ijin Perluasan Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 21. Ijin Pembuatan Pusara atau Pengkijingan adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik. 22. Ijin Usaha Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai legalitas sahnya usaha yang dilakukan oleh seseorang atau Badan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan ketentuan Penyelenggaraan Pemakaman. 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran dibidang Penyelenggaraan Pemakaman yang terjadi serta menemukan tersangkanya.