PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASIKOTA

PERDA Nomor 3 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Pasal 2

(1) Kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota dan Kebun Bibit; (2) Pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki fungsi : a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota; b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; c. Menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan; d. Menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan; e. Menekan dan mengurangi pencemaran udara; f. Mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis; g. Menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung; h. Mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, jalur hijau dan hutan kota.

Pasal 30

Koreksi

(1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pertamanan kota dan dekorasi kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; e. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang : a. Menerima laporan artau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; e. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dibertanggung jawabkan. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penekanan; (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASIKOTA

BAB II

Pasal 2

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32