Koreksi Pasal 12

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas tidak dipungut biaya. (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarannya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.