Koreksi Pasal 9

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan; b. gerai layanan atau outlet; c. layanan keliling; d. layanan antar jemput; dan/atau e. layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota. (3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.