Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PEL...

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 3

Koreksi

Obyek retribusi adalah pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil kecuali pelayanan pengurusan KTP dan KK bagi WNI.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan/atau pelayanan akta catatan sipil.

Pasal 5

Koreksi

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Koreksi

Prinsip penetapan besarnya tarif/retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan keadilan masyarakat.

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil diwajibkan membayar atau dikenakan retribusi. (2) Kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi WNI yang mendapatkan pelayanan KTP dan KK. (3) Besaran tarif retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : A. KELAHIRAN 1. Biaya Pencatatan dan Penerbitan : a) Akta Kelahiran, untuk WNI sampai usia 60 hari dibebaskan dari biaya retribusi; b) Akta Kelahiran, untuk Orang Asing sampai usia 60 hari sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 2. Biaya Pencatatan dan Penerbitan yang melebihi jangka waktu 60 (enam) hari sejak tanggal kelahiran : a) Akta Kelahiran, untuk WNI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); b) Akta Kelahiran, untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 3. Biaya Kutipan Akta Kelahiran ke 2 (dua) dan seterusnya, untuk : a) WNI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). B. PERKAWINAN 1. Biaya pencatatan perkawinan dan penerbitan kutipan akta : a) Di kantor, untuk : 1) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); 2) Orang Asing sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). b) Di luar kantor, untuk : 1) WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2) Orang Asing sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). 2. Biaya pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama : a) Di kantor, untuk : 1) WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2) Orang Asing sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). b) Di luar kantor, untuk : 3) WNI sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); 4) Orang Asing sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). 3. Biaya kutipan akta perkawinan ke 2 (dua) dan seterusnya, untuk : a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). C. PERCERAIAN 1. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian, untuk : a) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). 2. Biaya kutipan perceraian ke 2 (dua) dan seterusnya, untuk : a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). 3. Biaya pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekutan hukum tetap, untuk : a) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). D. KEMATIAN 1. Biaya pencatatan dan kutipan akta kematian, untuk : a) WNI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). 2. Biaya kutipan akta kematian ke 2 (dua) dan seterusnya, untuk : a) WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). E. PENGAKUAN ANAK 1. Biaya kutipan dan pencatatan akta pengakuan anak, untuk : a) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 2. Biaya kutipan pengakuan anak ke 2 (dua) dan seterusnya, untuk : a) WNI sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 3. Biaya pencatatan pengesahan anak, untuk : a) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 4. Biaya pencatatan pengangkatan anak yang melebihi Keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, untuk : a) WNI sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). F. PERUBAHAN NAMA Biaya pencatatan perubahan nama, untuk : 1. WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); 2. Orang Asing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). G. SALINAN AKTA Biaya salinan akta : 1. Kelahiran, untuk : a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 2. Perkawinan, untuk : a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 3. Perceraian, untuk : a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 4. Kematian, untuk : a) WNI sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 5. Pengakuan, untuk : a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). H. SURAT-SURAT KETERANGAN 1. Biaya surat keterangan catatan sipil, untuk : a) WNI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); b) Orang Asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). 2. Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan,perceraian dan kematian yang terjadi di Luar Negeri sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); 3. Biaya pelaporan tersebut diatas apabila melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke INDONESIA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. KK, untuk Orang Asing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); b. KTP, untuk Orang Asing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); c. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); d. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); e. Surat Keterangan Ganti Nama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); f. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); g. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk WNI dan TKI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); h. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI dan TKI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); i. Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap untuk memperoleh KK dan KTP Orang Asing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); j. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8

Koreksi

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil di pungut di Wilayah Daerah.

Pasal 9

Koreksi

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD. (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan. (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Koreksi

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota. (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas. (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Koreksi

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Koreksi

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya. (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya. (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima. (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan. (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Pasal 21

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan. (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

Koreksi

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat. (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 24

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 25

Koreksi

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

Koreksi

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 27

Koreksi

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administrasi besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 28

Koreksi

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPNS berwenang : a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana; g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana; h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi; k. menghentikan penyidikan; l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana. (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemeriksaan barang bukti; c. Penyitaan benda atau barang; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan di tempat kejadian. (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 30

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Koreksi

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Pebruari 2008 WALIKOTA MALANG, ttd Drs. PENI SUPARTO, M.AP Diundangkan di Malang pada tanggal 22 Pebruari 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd Drs. BAMBANG DH SUYONO, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 060 751 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI C Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SORAYA GODAVARI, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 510 100 880

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUKDAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

BAB X

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

Pasal 17

BAB XII

Pasal 18

BAB XIII

Pasal 19

BAB XIV

Pasal 20

Pasal 21

BAB XV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB XVI

Pasal 25

BAB XVII

Pasal 26

BAB XVIII

Pasal 27

BAB XIX

Pasal 28

Pasal 29

BAB XX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32