Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PE...

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di puskesmas, rumah bersalin, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, laboratorium kesehatan, pusat pelayanan kesehatan olahraga, perijinan dan rekomendasi.

Pasal 3

Koreksi

Obyek Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan meliputi : 1. Pelayanan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah meliputi : a. Konsultasi, pemeriksaan, diagnostik dan/atau pemberian obat; b. Tindakan Medik; c. Ambulan; d. Laboratorium; e. Radiologi; f. Pemeriksaan ECC; g. Pemeriksaan USG. 2. Pelayanan Kesehatan meliputi : a. Pemeriksaan kebugaran; b. Skrening kesehatan untuk pemeriksaan kebugaran; c. Konsultasi gizi olahraga; d. Konsultasi psikologi olahraga; e. Perawatan cedera olahraga; f. Pemeriksaan osteoporosis; g. Deteksi Narkoba; h. Pemeriksaan spirometri; i. Program latihan penurunan berat badan. 3. Perijinan Kesehatan dibidang Kesehatan meliputi : a. Ijin Balai Pengobatan/Poliklinik; b. Ijin Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA); c. Ijin Praktik Dokter dan Dokter Gigi; d. Ijin Praktik Dokter Spesialisis dan Dokter Gigi Spesialisis. e. Ijin Praktik Dokter Asing; f. Ijin Praktik Khusus; g. Ijin Praktik Bidan; h. Ijin Kerja Perawat; i. Ijin Praktik Perawat; j. Ijin Kerja Perawat Gigi; k. Ijin Praktik Fisioterapis; l. Ijin Kerja Asisten Apoteker; m.Ijin Kerja Refraksionis Optisien; n. Ijin Apotek; o. Ijin Optik; p. Ijin Laboratorium Kesehatan; q. Ijin Praktek Apoteker; r. Ijin Pedagang Eceran Obat. 4. Sertifikat Laik Sehat meliputi : a. Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan atau Restoran; b. Sertifikat Laik Sehat Jasa Boga A3; c. Sertifikat Laik Sehat Jasa Boga B; d. Sertifikat Laik Sehat Hotel Bintang; e. Sertifikat Laik Sehat Hotel Melati; f. Sertifikat Laik Sehat Kualitas Air; g. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang; h. Sertifikat Laik Sehat Depo Air Minum. 5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; 6. Pelayanan Kesehatan Haji; 7. Wajib Daftar Pengobat tradisional; 8. Wajib Daftar Tukang Gigi; 9. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Bidang kesehatan.

Pasal 5

Koreksi

Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Koreksi

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Atas Pelayanan di Bidang Kesehatan dikenakan Retribusi. (2) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : A. Pelayanan di Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah, Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga 1. Konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat 2. Konsultasi dengan Dokter Spesialis anak atau spesialis Obsgyn atau spesialis dalam atau gigi spesialis 3. Jenis-jenis Tindakan Medik a) Tindakan Medik Ringan, terdiri dari : 1) Penjahitan Luka 2) Insisi abses Rp. Rp. Rp. Rp. 3.000,00 12.500,00 10.000,00 10.000,00 3) Tindik daun telinga 4) Insisi herdeolom 5) Membersihkan karang gigi (per regio) 6) Pencabutan gigi sulung (per gigi) 7) Pencabutan gigi permanen (per gigi) 8) Pencabutan gigi permanen plus penyulit (per gigi) 9) Insisi abses gigi 10) Tumpatan gigi sementara (per gigi) 11) Tumpatan gigi permanen (per gigi) 12) Suntik KB b) Tindakan Medik Sedang, terdiri dari : 1) Sirkumsisi 2) Pemasangan implant (belum termasuk alat kontrasepsi) 3) Pencabutan implant 4) Pemasangan IUD (belum termasuk alat kontrasepsi) 5) Pencabutan IUD c) Tindakan Medik Berat, terdiri dari : 1) Pengangkatan pterygyum 2) Pencabutan gigi permanen dengan operasi (per gigi) 3) Tumpatan gigi permanen dengan komposit (per gigi) 4) Kuretase 4. Ambulan a) Untuk dalam kota (belum termasuk BBM) b) Untuk luar kota (belum termasuk BBM) dan setiap 10 km dikenakan tambahan sebesar Rp.25.000,00 5. Laboratorium a) Darah lengkap b) Urine lengkap c) Feaces lengkap d) Sputum Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 e) Air minum dengan parameter : 1) Total Coliform 2) Kimia terbatas (8 parameter) f) Air bersuh dengan parameter : 1) Total Coliform 2) Kimia terbatas (8 parameter) g) Air Limbah (Mikro Biologi) h) Air limbah hotel dengan parameter kimia terbatas i) Air limbah rumah sakit dengan parameter kimia terbatas j) Air Kolam Renang dengan parameter : 1) Total Coliform 2) Jumlah Koloni 3) Kimia fisika terbatas (enam parameter) k) Makanan/minuman dengan parameter : 1) MPN Coliform 2) Angka lempeng total 3) Angka kamir-kapang 4) Escherichia coli 5) Salmonella 6) Staphylococcus aureus 7) Pseudomonas aeruginosae 8) Formalin 9) Borax l) Usap alat makan Angka lempeng total m)Usap lantai Angka lempeng total n) Usap dubur Angka lempeng total o) Deteksi narkoba (per parameter) 6. Radiologi 7. ECG 8. USG Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 40.000,00 125.000,00 125.000,00 50.000,00 40.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 25.000,00 30.000,00 15.000,00 20.000,00 9. Pelayanan Persalinan a) Kelas 1 1) Persalinan normal 2) Persalinan dengan penyulit 3) Perawatan ibu dan bayi per hari 4) Makan per hari b) Kelas 2 1) Persalinan normal 2) Persalinan dengan penyulit 3) Perawatan ibu dan bayi per hari 4) Makan per hari c) Kelas 3 1) Persalinan normal 2) Persalinan dengan penyulit 3) Perawatan ibu dan bayi per hari 4) Makan per hari 10. Pelayanan Rawat Inap a) Kelas 1 1) Kamar perawatan per hari 2) Makan per hari b) Kelas 2 1) Kamar perawatan per hari 2) Makan per hari c) Kelas 3 1) Kamar perawatan per hari 2) Makan per hari 11. Keur dokter/surat keterangan obat 12. Visum Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 400.000,00 500.000,00 100.000,00 50.000,00 300.000,00 400.000,00 75.000,00 35.000,00 300.000,00 400.000,00 75.000,00 35.000,00 100.000,00 50.000,00 75.000,00 35.000,00 50.000,00 25.000,00 3.000,00 15.000,00 B. Pelayanan Kesehatan Olah Raga 1. Pemeriksaaan kebugaran 2. Skrening kesehatan untuk pemeriksaan 3. Konsultasi gizi olah raga (1 X pertemuan) 4. Konsultasi psikologi olahraga (2 X pertemuan) 5. Perawatan cedera olahraga 6. Pemeriksaan osteoporosis 7. Oksigenasi 24 jam pertama dan tiap 24 jam berikutnya sebesar Rp. 5.000,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 80.000,00 85.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 8. Pemeriksaan spirometri 9. Program latihan penurunan BB (12 X latihan) Rp. Rp. 15.000,00 60.000,00 C. Perijinan di Bidang Kesehatan 1. Ijin Balai Pengobatan/Poliklinik 2. Ijin Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA); 3. Ijin Praktik Dokter dan Dokter Gigi; a) Surat Ijin Praktik I 1) di sarana kesehatan milik pemerintah 2) di sarana kesehatan milik swasta b) Surat Ijin Praktik II c) Surat Ijin Praktik III 4. Ijin Praktik Dokter Spesialisis dan Dokter Gigi Spesialisis. a) Surat Ijin Praktik I 1) di sarana kesehatan milik pemerintah 2) di sarana kesehatan milik swasta b) Surat Ijin Praktik II c) Surat Ijin Praktik III 5. Ijin Praktik Dokter Asing; 6. Ijin Praktik Khusus; (per program spesialis) 7. Ijin Praktik Bidan; a) di sarana kesehatan milik pemerintah b) di sarana kesehatan milik swasta 8. Ijin Kerja Perawat; a) di sarana kesehatan milik pemerintah b) di sarana kesehatan milik swasta 9. Ijin Praktik Perawat; 10. Ijin Kerja Asisten Apoteker; a) di sarana kesehatan milik pemerintah b) di sarana kesehatan milik swasta 11. Ijin Kerja Perawat Gigi; a) di sarana kesehatan milik pemerintah b) di sarana kesehatan milik swasta 12. Ijin Kerja Refraksionis Optisien; Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 300.000,00 300.000,00 20.000,00 60.000,00 100.000,00 150.000,00 25.000,00 75.000,00 275.000,00 300.000,00 1.000.000.00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 13. Ijin Praktik Fisioterapis; a) di sarana kesehatan milik pemerintah b) di sarana kesehatan milik swasta 14. Ijin Apotek; 15. Daftar Ulang apotek 16. Ijin Optik; 17. Ijin Laboratorium Kesehatan; a) Kategori Pratama b) Kategori Utama 18. Ijin Praktek Akupuntur; 19. Ijin Pedagang Eceran Obat. 20. Daftar Ulang Pedagang Eceran Obat Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 10.000,00 50.000,00 500.000,00 250.000,00 300.000,00 400.000,00 750.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 D. Sertifikat Laik Sehat 1. Laik Sehat Rumah Makan atau Restoran 2. Laik Sehat Jasa Boga A3 3. Laik Sehat Jasa Boga B 4. Laik Sehat Hotel Bintang 5. Laik Sehat Hotel Bintang Melati Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 75.000,00 50.000,00 75.000,00 100.000,00 75.000,00 E. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Rp. 25.000,00 F. Pelayanan Kesehatan Haji Rp. 15.000,00 G. Wajib Daftar Pengobat tradisional Rp. 75.000,00 H. Wajib Daftar Tukang Gigi Rp. 75.000,00 I. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Rp. 150.000,00

Pasal 8

Koreksi

Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan di pungut di Wilayah Daerah

Pasal 9

Koreksi

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD. (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan. (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan, (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang diunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota. (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas. (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk menganngsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayarab retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Koreksi

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Koreksi

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib retribusi tatu bukan karena kesalahannya. (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima. (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi danpembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Pasal 21

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat keputusan Keberatan. (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

Koreksi

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dkabulkan dan SKRLDB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurangnya-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat. (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 24

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 25

Koreksi

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelaah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

Koreksi

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 27

Koreksi

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan retribusi terutang beserta sanksi administrasi besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 28

Koreksi

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPNS berwenang : a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana; g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana; h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; k. menghentikan penyidikan; l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana. (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemeriksaan barang bukti; c. Penyitaan benda atau barang; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan di tempat kejadian. (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 30

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Koreksi

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Nopember 2008 PEJABAT WALIKOTA MALANG, ttd. H. IMAM UTOMO S Diundangkan di Malang pada tanggal 11 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 510 060 751 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI C Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SORAYA GODAVARI, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 510 100 880

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

BAB X

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

Pasal 17

BAB XII

Pasal 18

BAB XIII

Pasal 19

BAB XIV

Pasal 20

Pasal 21

BAB XV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB XVI

Pasal 25

BAB XVII

Pasal 26

BAB XVIII

Pasal 27

BAB XIX

Pasal 28

Pasal 29

BAB XX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32