PERDA

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA MALANG

PERDA Nomor 16 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Penggolongan Sumber-Sumber Air, Baku Mutu Air dan Daya Tampung Sumber-Sumber Air

Pasal 10

Walikota MENETAPKAN penggolongan sumber-sumber air dan baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 11

BAB Keempat

Peningkatan Mutu Air dan Penurunan Beban Pencemaran

Pasal 14

Koreksi

(1) Walikota MENETAPKAN peningkatan mutu air pada sumber-sumber air sehubungan dengan menurunnya mutu air ; (2) Peningkatan mutu air dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar mutu air pada sumber- sumber air mencapai tingkat sesuai dengan peruntukannya .

Pasal 15

Koreksi

Penurunan beban pencemaran pada sumber pecemaran dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait bertujuan agar memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan .

Pasal 16

Upaya perlindungan dan pengamanan atas air dan atau sumber-sumber air di daerah tangkapan air dilakukan dengan melibatkan instansi yang berwenang dan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota . B A B VI P E R I J I N A N

Pasal 17

(1) Setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air harus mendapat izin dari Walikota sesuai syarat yang ditetapkan ; (2) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. membuat bangunan saluran pembuangan limbah cair, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair dan alat pengukur debit limbah cair atau meter air dan pengamannya ; b. konstruksi bangunan dan saluran pembuangan limbah cair wajib mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Teknis ; c. mengolah limbah cair sampai batas syarat baku mutu yang telah ditentukan,sebelum dibuang ke sumber-sumber air tanpa melakukan pengenceran ; d. memberikan izin kepada Pengawas untuk memasuki lingkungan usaha/kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas Pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya ; e. wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Bapedalda tentang mutu limbah cair 1 (satu) bulan sekali dari hasil uji laboratorium lingkungan ; f. menanggung biaya pengambilan contoh dan pemeriksaan mutu limbah cair yang dilakukan oleh Pengawas secara berkala, serta biaya penanggulangan dan pemulihan yang disebabkan oleh pencemaran air akibat usaha/ kegiatannya ; g. membayar iuran pembuangan limbah cair yang akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; h. persyaratan khusus yang ditetapkan untuk masing-masing usaha/kegiatan yang membuang limbah cair ke sumber-sumber air . B A B VII P E N G A W A S A N

Pasal 18

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan ; (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Kepala Bapedalda ; (3) Untuk melakukan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan : a. pemantauan ; b. meminta keterangan ; c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan ; d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan ; e. mengambil contoh atau sampel limbah cair ; f. memeriksa peralatan ; g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi ; h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan. (4) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi kondisi tempat pengawasan tersebut . B A B VIII S A N K S I A D M I N I S T R A S I

Pasal 19

(1) Walikota berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penangung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran , serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran , melakukan tindakan penyelamatan , penanggulangan , dan atau pemulihan atas beban biaya dari penangung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat perintah Walikota ; (3) Walikota berwenang pula melakukan : a. penutupan saluran pembuangan limbah cair ; b. penarikan uang paksa ; c. pencabutan izin pembuangan limbah cair ; d. terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Walikota dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Bapedalda selaku pembina, untuk mengambil langkah- langkah penyelesaian lebih lanjut . B A B IX P E M B I A Y A A N

Pasal 20

Pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang .

Pasal 21

(1) Pembiayaan pengendalian pencemaran air dan sumber-sumber air akibat usaha/kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan ; (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota .

Pasal 22

(1) Penggunaan hasil iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g , hanya diperuntukkan upaya pengendalian pencemaran air ; (2) Dalam hal Pemerintah Kota menyediakan tempat dan atau sarana pembuangan dan pengolahan limbah cair Pemerintah Kota dapat memungut retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Daerah . B A B X K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 17 dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Izin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyakanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah ) .

Pasal 24

Apabila pelanggaran dimaksud dalam Pasal 23 mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya . B A B XI K E T E N T U A N P E N Y I D I K A N

Pasal 25

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku ; (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup ; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup . (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA ; (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA . B A B X II K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 26

(1) Semua ketentuan yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Air yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ; (2) Selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah berlakunya Peraturan daerah ini, setiap orang yang membuang limbah cair pada sumber-sumber air harus sudah mengajukan izin. B A B XIII K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang pelaksanaannya .

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang Pada Tanggal 20 Oktober 2001 WALIKOTA MALANG ttd H. S U Y I T N O Diundangkan di Malang Pada tanggal 25 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd MUHAMAD NUR, SH.MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 053 502 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 17/C Salinan sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM GATOT SETYO BUDI, SH Pembina NIP. 510 063 265

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA MALANG

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28