PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN TERMINALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERDA Nomor 11 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB Kedua

Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 13

Fasilitas Terminal Penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang .

Pasal 14

BAB Keempat

Penyelenggaraan Terminal Penumpang

Pasal 18

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Terminal meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban Terminal ; (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional Terminal ; (3) Kegiatan perencanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi : a. Penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan ; b. Penataan fasilitas penumpang ; c. Penataan fasilitas penunjang Terminal ; d. Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan Terminal ; e. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarip angkutan ; f. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan ; g. Pengaturan jadwal petugas di terminal ; h. Evaluasi sistem pengoperasian Terminal . (4) Kegiatan pelaksanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi : a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam Terminal ; b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan ; c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan ; d. Pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang ; e. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang ; f. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal ; g. Pencatatan jumlah pelaporan pelanggaran ; h. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat di Terminal . (5) Kegiatan pengawasan operasional Terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi : a. Tarip angkutan ; b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan ; c. Kapasitas muatan yang diijinkan ; d. Pelayanan yang diberikan oleh jasa angkutan ; e. Pemanfaatan Terminal serta fasilitas penumpang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 19

(1) Wewenang penyelenggaraan Terminal Penumpang berada pada Walikota yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal, Dinas Teknis yang mengurusi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan ; (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 20

(1) Terminal Penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar Terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya ; (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan : a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan dan fasilitas Terminal ; b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi ; c. Merawat saluran-saluran ; d. Merawat instalasi dan lampu penerangan ; e. Merawat alat komunikasi ; f. Merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran ; g. Perawatan inventaris terminal ; h. Pertamanan .

BAB Ketujuh

Ketentuan Pemakaian Tempat Berjualan di Terminal

Pasal 23

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan yang bermaksud akan memakai tempat berjualan secara tetap di lokasi terminal harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (2) Kepala daerah MENETAPKAN tata cara dan syarat-syarat pemberian ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ; (3) Surat ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya ijin tersebut ; (4) Pemegang ijin harus memakai sendiri tempat untuk berjualan sesuai dengan ijin yang diberikan ; (5) Pemegang ijin tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian tempat berjualan kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk . B A B X PEMBANGUNAN TERMINAL

Pasal 24

(1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar, tertib, ditempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal ; (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan dapat mengikut sertakan badan hukum INDONESIA ; (3) Ketentuan mengenai pengikut sertaan Badan Hukum INDONESIA yang meliputi tata cara bentuk kerja sama dan sistem pembagian pendapatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; B A B XI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Subjek pelayanan di terminal berhak mendapatkan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini .

Pasal 26

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka subjek pelayanan di terminal berkewajiban membayar retribusi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku . B A B XII L A R A N G A N

Pasal 27

Subjek pelayanan di terminal sesuai dengan jasa pelayanan terminal dilarang : a. Bagi pengemudi dan awak kendaraan : 1). Memaksa calon penumpang untuk naik diatas kendaraannya ; 2). Parkir diluar jalur yang telah ditetapkan ; 3). Menaikkan dan menurunkan diluar jalur yang telah ditetapkan . b. Bagi pemilik/pemegang ijin tempat usaha penjualan di terminal dilarang merubah atau menambah bangunan tempat usaha yang telah disediakan sehingga dapat mengganggu kegiatan kelancaran angkutan umum ; c. Bagi pemakai fasilitas terminal diwajibkan untuk memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah, memelihara kerapihan dan keamanan tempat usaha, barang dagangan, jasa maupun perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menunjang kegiatan pemeliharaan pembersihan . B A B XIII P E M B I N A A N

Pasal 28

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang . B A B XIV P E N G A W A S A N

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota dan atau pimpinan/ kepala dinas/ instasi sesuai dengan tugas berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. B A B XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran . B A B XVI P E N Y I D I K A N

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus segagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. mengambil sidik jari dan atau memotret tersangka ; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ; i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan . (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . B A B XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pegawai atau pekerja, penumpang dan atau orang-orang yang berada atau mempunyai kepentingan di terminal, wajib mentaati peraturan atau petunjuk yang diberikan oleh Kepala Terminal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku . B A B XVIII P E M B I A Y A A N

Pasal 33

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan Terminal Penumpang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang dan atau dana lain yang sah . B A B XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota .

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang . Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 20 Oktober 2001 WALIKOTA MALANG ttd. H. S U Y I T N O Diundangkan di Malang Pada tanggal 25 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd. MUHAMAD NUR, SH. MSi. Pembina Utama Muda NIP. 510 053 502 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 13/C. Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM GATOT SETYO BUDI, SH P E M B I N A NIP. 510 065 263

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN TERMINALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35