PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAHKECAMATAN DAN KELURAHANKOTA MALANG

PERDA Nomor 11 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

K E C A M A T A N

Pasal 3

(1) Kantor Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota; (2) Kantor Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Koreksi

Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunnan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi : a. Melaksanakan tugas pelayanan Pemerintah Kota di Tingkat Kecamatan; b. Menyelenggarakan dukungan koordinasi perangkat daerah di tingkat kecamatan; c. Menyelenggarakan dukungan pelayanan perangkat daerah di tingkat Kecamatan; d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan sosial; e. Membina pemerintahan Kelurahan; f. Menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga; g. Melaksanakan pelimpahan sebagai kewenangan Walikota.

Pasal 6

(1) dalam melaksanakan tuganya, camat dibantu oleh Sekretariat kecamatan dan 5 (lima) Sekei, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pelayanan Umum; (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat ; (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tuganya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 7

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kelurahan yang ada dibawahnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peratturan Daerah inni, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan keuangan kecamatan; b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan urusan tat usaha, perlengkapan dan rumah tangga; c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Perangkat Kecamatan yang ada dibawahnya; d. Mmelksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

(1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana pemerintah kecamatan; (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawajh dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 10

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Pweraturan Daerah ini, lurah mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; b. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan di tingkat kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyrakat; c. Melakukan tugas di budang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab; d. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; e. Melakukan pembinaan dalam rangka pembinaan ketrentaman dan ketertiban Wilayah; f. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintahan kelurahan; g. Melaksanakan pelimpahan sebagaiankewenangan pemerintah dan camat.

Pasal 12

(1) Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan 5 (lima) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentaman dan ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan Umum; (2) Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah; (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan;

Pasal 13

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelrahan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kelurahan di Bidang pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum; b. Melakukan pemaantauan tehadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kelurahan; c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintah dan kesejahteraan ; d. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan; e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurahsesuai dengan tugasfungsinya.

BAB Kedua

KELURAHAN Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Koreksi

(1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana pemerintah kecamatan; (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawajh dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 10

Koreksi

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelrahan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAHKECAMATAN DAN KELURAHANKOTA MALANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22