Koreksi Pasal 67

(1) Unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan berupa uang dan/atau barang bagi korban bencana. (2) Kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk bantuan bagi korban bencana di daerah harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan prosedur pengumpulan uang dan/atau barang untuk korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.