Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik INDONESIA. 3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 5. Walikota adalah Walikota Malang. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yan g selan ju tn ya disin gkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 7. Kecam atan adalah wilayah kerja Cam at sebagai Peran gkat Daerah Kota Malang. 8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah. 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lu rah sebagai Peran gkat Daerah Kota Malang dalam wilayah kerja Kecamatan. 10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 11. An ggaran Pen dapatan dan Belan ja Daerah yan g selan ju tn ya disin gkat APBD adalah An ggaran Pen dapatan dan Belan ja Daerah Kota Malang. 12. Ru ku n Tetan gga, u n tu k selan ju tn ya disin gkat RT atau sebu tan lain n ya adalah lem baga yan g diben tu k m elalu i m u syawarah m asyarakat setem pat dalam ran gka pelayan an pem erin tah an dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. 12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lu rah dan m eru pakan lem baga yan g dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjan ya yan g ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. 13. Penduduk Setem pat adalah setiap oran g yan g bertem pat tin ggal tetap disu atu wilayah dan tercatat dalam Kartu Kelu arga yan g beralamatkan dan bertempat tinggal pada wilayah RT dan RW setempat. 14. Kartu Keluarga yan g selan ju tn ya disin gkat KK adalah kartu iden titas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 15. Kartu Tan da Pen du du k yan g selan ju tn ya disin gkat KTP adalah iden titas resm i pen du du k sebagai bu kti diri yan g diterbitkan oleh in stan si pelaksan a yan g berlaku di selu ru h wilayah Negara Kesatu an Republik INDONESIA. 16. Kepala Keluarga adalah : a. oran g yan g bertem pat tin ggal den gan oran g lain , baik m em pu n yai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c. kepala kesatrian , kepala asram a, kepala ru m ah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. 17. Goton g royon g adalah ben tu k kerjasam a/ ban tu m em ban tu dan m elem baga serta m en gan du n g u n su r tim bal balik yan g bersifat sukarela. 18. Swadaya Masyarakat adalah kem am pu an atau keku atan m asyarakat secara m andiri dalam ran gka m em en u h i kebu tu h an untuk membentuk kelembagaan RT/RW. 19. Pengawasan adalah proses kegiatan yan g ditu ju kan untuk menjamin agar peñata kelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 20. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah. 21. Rapat adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu. 22. Rapat RW adalah kegiatan rapat yan g pesertan ya meliputi pengurus RW dan pengurus harian RT dalam rapat RW tersebut. 23. Rapat RT adalah kegiatan rapat yan g pesertan ya kepala keluarga dalam RT tersebut. 24. Pertem u an RT/ RW adalah kegiatan pertem u an yan g dih adiri warga RT/ RW u n tu k membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 25. Keluarga adalah inti terkecil dalam m asyarakat yan g terdiri dari kepala keluarga dan anggota kelu arga yan g tin ggal dalam satu rumah. 26. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dalam satu RW. 27. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelem bagaan RT dalam satu RW menjadi dua atau lebih.