Koreksi Pasal 26

(1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah non- kementerian teknis. (3) Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.