PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun

PERDA Nomor 7 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas MENETAPKAN kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 12

(1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Daerah Kota Madiun. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara : a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ; dan b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas. (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi : a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; dan d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang : a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan ; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota ; c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota ; dan f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota. (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

(1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas ; b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota ; c. memimpin rapat Dewan Pengawas ; dan d. membina dan meningkatkan tugas anggota Dewan Pengawas. (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas ; dan b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu perdua) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

(1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat. (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari. (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali. (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

(1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas. (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan atau atas permintaan Direksi.

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/ periodik kepada Walikota dan Bank INDONESIA setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank INDONESIA.

Pasal 21

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas beaya PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang. (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun. (3) Pembentukkan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembeayaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum. (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 23

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan : a. integritas ; b. kompetensi ; c. reputasi keuangan ; dan d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Daerah. (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 24

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi : a. memiliki akhlak dan moral yang baik ; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan ; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap penggembangan operasional PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang sehat ; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL). (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi : a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan b. memiliki pengalaman dibidang perbankan. (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi : a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan : a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ; dan b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung. (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 26

(1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir. (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank INDONESIA. (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank INDONESIA setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 27

(1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar : a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama ; dan b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas. (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 29

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir ; dan b. meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena : a. permintaan sendiri ; b. alih tugas/jabatan/reorganisasi ; c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ; e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ; dan f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

BAB Kedua

Pengangkatan

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum. (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 23

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan : a. integritas ; b. kompetensi ; c. reputasi keuangan ; dan d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Daerah. (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 24

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi : a. memiliki akhlak dan moral yang baik ; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan ; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap penggembangan operasional PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang sehat ; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL). (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi : a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan b. memiliki pengalaman dibidang perbankan. (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi : a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan : a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ; dan b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung. (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 26

(1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir. (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank INDONESIA. (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank INDONESIA setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.