Koreksi Pasal 30

(1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lansia. (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penyuluhan dan konsultan hukum; b. layanan dan bantuan hukum diluar dan/atau didalam pengadilan; c. pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan. (3) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.