Koreksi Pasal 45

(1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, pemerintah daerah MENETAPKAN kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis (2) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan. (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan dan permukiman kumuh. (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemugaran; b. peremajaan; dan c. pemukiman kembali. (5) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain: a. hak keperdataan masyarakat terdampak; b. kondisi ekologis lokasi; dan c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak (6) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.