Koreksi Pasal 39

(1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Daerah wajib mendapatkan penetapan dari Walikota. (2) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan pada jalan provinsi dan/atau nasional yang berada di wilayah Daerah wajib mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang dan/atau badan dapat memulai penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan dengan menunjukkan penetapan lokasi parkir yang dimiliki.