Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ang...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 793.175.014.000,00 bertambah sejumlah Rp. 64.235.735.000,00 sehingga menjadi Rp. 857.410.749.000,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan 1. Semula Rp. 793.175.014.000 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 64.235.735.000 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 857.410.749.000 b. Belanja 1. Semula Rp. 831.054.645.000 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 195.835.371.000 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.026.890.016.000 (Defisit) setelah perubahan (Rp 169.479.267.000) c. Pembiayaan 1. Penerimaan a) Semula Rp. 37.879.631.000 b) Bertambah / (berkurang) Rp. 131.599.636.000 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 169.479.267.000 2. Pengeluaran a) Semula Rp. – b) Bertambah / (berkurang) Rp. – Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. – Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. – Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. –

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 85.739.769.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 17.948.345.000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 103.688.114.000 b. Dana perimbangan 1) Semula Rp. 561.363.978.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 561.363.978.000 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 146.071.267.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 46.287.390.000 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 192.358.657.000 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah 1) Semula Rp. 33.906.100.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 4.900.900.000 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 38.807.000.000 b. Retribusi daerah 1) Semula Rp. 15.389.922.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 446.650.000 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 15.836.572.000 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 9.440.747.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 180.660.000 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 9.621.407.000 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 27.003.000.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 12.420.135.000 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 39.423.135.000 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil 1) Semula Rp. 8.929.807.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 8.929.807.000 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp 511.089.913.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 511.089.913.000 c. Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 31.922.300.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 31.922.300.000 d. Dana Bagi Hasil Cukai 1) Semula Rp. 9.421.958.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah dana hasil bagi cukai setelah perubahan Rp. 9.421.958.000 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. – b. Dana darurat 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. – c. Dana bagi hasil pajak 1) Semula Rp. 35.479.351.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.707.501.000 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 57.186.852.000 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp. 86.392.439.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.573.739.000 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 110.966.178.000 e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 24.199.477.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.150.000 Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 24.205.627.000

Pasal 3

Koreksi

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 439.596.349.000 2) Bertambah Rp. 98.620.588.000 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 538.216.937.000 b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 391.458.296.000 2) Bertambah Rp. 97.214.783.000 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 488.673.079.000 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 398.536.651.000 2) Bertambah Rp. 99.810.746.000 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 498.347.397.000 b. Belanja bunga 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. – c. Belanja subsidi 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. – d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 17.111.533.000 2) Bertambah Rp 796.750.000 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 17.908.283.000 e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 8.672.780.000 2) Bertambah Rp. 154.220.000 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 8.827.000.000 f. Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. – g. Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 494.903.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45.000.000 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 539.903.000 h. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 14.780.482.000 2) Bertambah Rp (2.186.128.000) Jumlah belanja tidak terduga Setelahperubahan Rp. 12.594.354.000 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 43.913.631.000 2) Bertambah Rp. 6.982.038.000 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 50.895.669.000 b. Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 165.744.376.000 2) Bertambah Rp. 36.434.895.000 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 202.179.271.000 c. Belanja modal 1) Semula Rp. 181.800.289.000 2) Bertambah Rp. 53.797.850.000 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 235.598.139.000

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula Rp. 37.879.631.000 2) Bertambah Rp. 131.599.636.000 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 169.479.267.000 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. – 2) Bertambah Rp. – Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. – (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1) Semula Rp. 37.879.631.000 2) Bertambah Rp. 131.599.636.000 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan Rp. 169.479.267.000 b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. – c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. – d. Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. – e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. – f. Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. – (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. – b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. – 2) Bertambah Rp. – Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. – c. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____________ Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. – d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. –

Pasal 5

Koreksi

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; 3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ; 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ; 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Koreksi

Walikota Madiun MENETAPKAN Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 14 Agustus 2014 WALIKOTA MADIUN, ttd H. BAMBANG IRIANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 14 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH, ttd MAIDI LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 2/A

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7