PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERDA Nomor 10 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. 6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. 7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Madiun yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang merupakan unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Madiun. 10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi. 11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. 12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya. 13. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. 14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 16. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD. 17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 18. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD. 19. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya. 20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 21. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 22. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan tunjangan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster. 23. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. 24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Angota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya. 25. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 27. Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 28. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 29. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Koreksi

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ; b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ; c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Koreksi

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan sebagai berikut : a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota ; b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya ; c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut : a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD; b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD; c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut : a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota ; b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ; c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ; d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota ; e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ; f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat ; g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota, setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ; h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi : a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota ; b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan ; c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota ; d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ; e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ; f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ; dan g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan sebagai berikut : a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota ; b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kanan Walikota ; c. Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD yang akan dilantik duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ; d. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ; e. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 8

(1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. (2) Untuk keseragaman, kelancaran dan ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah. (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

Koreksi

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : a. Uang Representasi ; b. Tunjangan Keluarga ; c. Tunjangan Beras ; d. Uang Paket ; e. Tunjangan Jabatan ; f. Tunjangan Panitia Musyawarah ; g. Tunjangan Komisi ; h. Tunjangan Panitia Anggaran ; i. Tunjangan Badan Kehormatan ; dan j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

Koreksi

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah. (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 13

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi tunjangan keluarga dan tunjangan beras. (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket. (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 16

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut : a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ; b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ; c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ; d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 17

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu : a. tinggi ; b. sedang ; dan c. rendah. (3) Kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. (4) Kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD. (5) Kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 18

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 19

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan kepada APBD. (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Pimpinan dan Anggota DPRD yang dikenakan terhadap ketentuan Pasal 11 serta penerimaan lain yang sah terkait kegiatan DPRD dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak. (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general cek up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD. (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 21

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD. (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya. (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD. (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 23

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dengan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besamya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas. (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi. (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi. (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Pasal 27

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ; b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ; c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ; d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ; e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ; f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi ; (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas. (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 28

Koreksi

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan : a. rapat-rapat ; b. kunjungan kerja ; c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah ; d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ; e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 29

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 30

(1) Kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. (2) Kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. (3) Kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 31

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 32

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 37

Koreksi

(1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 36. (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD ; b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi ; c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Walikota, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh- tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil.

Pasal 38

(1) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan. (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 39

(1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan. (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan : a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; dan b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan. (3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerimaan (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD. (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VI

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VIII

Pasal 44

Pasal 45