PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

PERDA Nomor 7 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PENATAAN PKL

Pasal 6

Koreksi

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL. (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri.

Pasal 7

Koreksi

SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan penataan PKL dengan cara : a. pendataan PKL; b. pendaftaran PKL; c. penetapan lokasi PKL; d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan e. peremajaan lokasi PKL.

Pasal 8

Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan SKPD yang membidangi urusan PKL bersama aparat kelurahan dengan cara, antara lain: a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; b. memetakan lokasi; dan c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan: a. identitas PKL; b. lokasi PKL; c. jenis tempat usaha; d. bidang usaha; dan e. modal usaha. (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Identitas PKL dalam Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

Pasal 11

(1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan b. Lokasi PKL yang bersifat sementara. (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 12

(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak dan bersifat sementara. (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Jenis tempat usaha tidak bergerak; dan b. Jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain: a. gelaran; b. lesehan; c. tenda; dan d. selter. (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain: a. tidak bermotor; dan b. bermotor.

Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi barang dan/atau jasa.

Pasal 16

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 17

(1) Pendaftaran PKL dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan kelurahan setempat. (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu: a. PKL lama; dan b. PKL baru. (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 19

(1) PKL lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut: a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara. (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 20

(1) PKL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang pada saat pendataan belum pernah berusaha sebagai PKL di daerah. (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 21

(1) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi: a. permohonan TDU; b. penerbitan TDU; c. perpanjangan TDU; dan d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU. (2) Ketentuan lebih lanjut atas tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB Kedua

Pendataan PKL

Pasal 8

Koreksi

Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan SKPD yang membidangi urusan PKL bersama aparat kelurahan dengan cara, antara lain: a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; b. memetakan lokasi; dan c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan: a. identitas PKL; b. lokasi PKL; c. jenis tempat usaha; d. bidang usaha; dan e. modal usaha. (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Identitas PKL dalam Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

Pasal 11

(1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan b. Lokasi PKL yang bersifat sementara. (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 12

(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak dan bersifat sementara. (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Jenis tempat usaha tidak bergerak; dan b. Jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain: a. gelaran; b. lesehan; c. tenda; dan d. selter. (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain: a. tidak bermotor; dan b. bermotor.

Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi barang dan/atau jasa.

Pasal 16

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

Koreksi

PKL mempunyai hak antara lain: a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL; b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 23

PKL mempunyai kewajiban antara lain: a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; b. mendaftarkan usahanya untuk memperoleh TDU; c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota; d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; i. bersedia dipindahkan/direlokasi ke lokasi usaha baru yang telah ditetapkan apabila sewaktu-waktu tempat usaha atau lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota; c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota; e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan; f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal; g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali; i. berdagang diluar jadwal usaha; j. berdagang menggunakan kendaraan di tempat-tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

(1) Walikota MENETAPKAN lokasi binaan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. (2) Penetapan lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri. (3) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terdiri atas: a. lokasi permanen; dan b. lokasi sementara. (2) Lokasi binaan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. (3) Lokasi binaan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah. (4) Lokasi binaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan. (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Pasal 30

(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL. (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan. (3) Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

Koreksi

(1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

BAB Keenam

Pasal 29

BAB Ketujuh

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 34

BAB Kedua

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

Pasal 37