PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIR

PERDA Nomor 4 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : “ BAB VI MODAL

Pasal 7

Pasal 8

Koreksi

(1) PD. Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Direktur. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara INDONESIA yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan DPRD. (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai pengurus atau anggota partai politik dan tidak sedang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi, antara lain : a. warga negara INDONESIA ; b. direksi harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik untuk memimpin PD. Pasar ; c. membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi dan misi strategi perusahaan ; d. tidak ada hubungan keluarga dengan Walikota, anggota DPRD, anggota Direksi lainnya dan Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garus lurus maupun garis kesamping dan / atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan ; e. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf d terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota dengan pertimbangan Badan Pengawas; f. anggota direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan disalah satu perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung ; g. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain ; h. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya S-1 ; i. lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) setelah mendapatkan pertimbangan DPRD; dan j. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik. (5) Susunan organisasi dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 9 (1) Direksi dalam mengelola PD. Pasar mempunyai tugas sebagai berikut : a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Pasar: b. menyampaikan Rencana Kerja 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD. Pasar tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ; c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ; d. membina karyawan: e. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Pasar ; f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ; g. mewakili PD. Pasar baik didalam maupun diluar pengadilan ; dan h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas. (2) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan PD. Pasar menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah. (3) Tata tertib dan cara menjalankan PD. Pasar diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas. (4) Dalam hal Direksi mewakili PD.Pasar di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Direksi dapat memberikan kuasa kepada seorang atau beberapa orang karyawan PD.Pasar, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain. 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 11 (1) Anggota Direksi mempunyai masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama. (3) Badan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), dan ayat (3) ditambah satu huruf baru yaitu huruf d, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : “ BAB IX BADAN PENGAWAS

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIR

Pasal I

Pasal 7

Pasal I

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 17

Pasal II