Koreksi Pasal 17

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Walikota dapat MENETAPKAN Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Walikota. (3) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi: a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik; b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.