PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

PERDA Nomor 4 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana; 7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial; 8. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi; 9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan; 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik; 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal; 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan; 17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata; 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian. e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 4. Ketentuan Pasal 16 dihapus. 5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

BAB II

Pasal 2

BAB II

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 17

Pasal II