Koreksi Pasal 170

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. setiap orang atau badan hukum pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunan dan belum memiliki izin mendirikan bangunan tetapi sesuai dengan peruntukan ruang, maka diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan untuk mengurus perizinan pembangunan dan pemanfaatan bangunan dengan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3); c. bagi pengembang yang tidak dapat memenuhi ketentuan luas minimal kavling sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan kavling efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; d. bagi Pemilik bangunan apotek dan/atau klinik yang telah memiliki izin mendirikan Bangunan fungsi usaha dan tidak merubah tapak bangunan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib merubah dan/atau menambah izin mendirikan bangunan tersebut menjadi fungsi sosial budaya tanpa dipungut retribusi; e. perubahan dan/atau penambahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d melampirkan izin mendirikan bangunan yang telah dimiliki sebelumnya; f. terhadap setiap orang/badan hukum yang melaksanakan pembangunan tidak berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini, maka : 1. dikenakan denda seuai dengan ketentuan peraturan daerah ini; 2. dicabut ijin; dan 3. dimasukan dalam daftar hitam dan tidak diperkenankan kembali beroperasi diwilayah Kota Depok. 29. Ketentuan Pasal 171 diubah, sehingga ketentuan Pasal 171 berbunyi sebagai berikut :