Koreksi Pasal 2

(1) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Daerah Kota. (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. rencana pembangunan jangka menengah nasional; c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi; d. rencana pembangunan jangka menengah provinsi; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana pembangunan jangka menengah daerah; g. rencana tata ruang wilayah daerah; h. peraturan zonasi; i. kepentingan umum; dan j. keserasian lingkungan.