PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA

PERDA Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Denpasar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar. 3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 4. Dinas Kebudayaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan. 5. Bendega adalah Lembaga Tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali. 6. Krama Bendega adalah orang yang melakukan kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan religius di pesisir yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dilakukan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali. 7. Prajuru Bendega adalah Pengurus Bendega. 8. Awig-awig Bendega yang selanjutnya disebut awig-awig adalah norma-norma adat yang disuratkan dan digunakan sebagai pedoman untuk mengatur Bendega. 9. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, kebahagian bagi kehidupan manusia. 10. Palemahan Bendega yang selanjutnya disebut Palemahan adalah tempat untuk melakukan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius bagi Bendega. 11. Pawongan Bendega yang selanjutnya disebut Pawongan adalah hubungan antar krama Bendega dalam melaksanakan aktifitas ekonomi sosial, budaya dan religius. 12. Parhyangan Bendega yang selanjutnya disebut Parhyangan adalah tempat suci bagi krama Bendega dalam berhubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. 13. Kearifan lokal adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Bendega dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan religius serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan msyarakat Bendega. 14. Perlindungan Bendega yang selanjutnya disebut perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Bendega. 15. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. 16. Pemberdayaan Bendega adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Bendega untuk melaksanakan Usaha di wilayah pelemahan Bendega berdasarkan kearifan lokal. 17. Pemanfaatan Bendega adalah upaya penggunaan wilayah pesisir/pelemahan Bendega untuk aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan religius. 18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan/atau dengn usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

PERLINDUNGAN BENDEGA

Pasal 4

Koreksi

(1) Perlindungan Bendega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan identifikasi, verifikasi dan penetapan Kelompok Bendega. (2) Ketentuan mengenai identifikasi, verifikasi dan penetapan Kelompok Bendega sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

Koreksi

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi Parhyangan, Pawongan dan Palemahan.

Pasal 6

Kedudukan Bendega sebagai Lembaga Tradisional mengayomi masyarakat pesisir dibidang perikanan dan kelautan.

Pasal 7

Fungsi Bendega meliputi : a. membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan; b. melaksanakan dan melestarikan kearifan lokal dalam pembangunan dibidang kelautan dan perikanan; c. MENETAPKAN awig-awig yang berlandaskan Tri Hita Karana. d. menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan wilayah laut dan wilayah pesisir; e. mengembangkan kemampuan krama Bendega untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan krama Bendega; f. menjaga kelestarian wilayah laut dan pesisir dalam untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan g. menjaga kelestarian parhyangan, pawongan dan pelemahan di wilayah pesisir.

Pasal 8

Tata cara perlindungan Bendega meliputi: a. Perencanaan; dan b. Penyelenggaraan Perlindungan.

Pasal 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, transparan dan akuntabel. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada : a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan pesisir; b. potensi sumber daya Ikan ; c. potensi lahan dan air; d. rencana tata ruang wilayah; e. rencana zonasi wilayah pesisir ; f. rencana zonasi kawasan laut; g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; h.kebutuhan sarana dan prasarana; i. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat; dan j. tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. pembuatan kebijakan yang mendukung kelembagaan Bendega; b. penyediaan prasarana usaha perikanan; c. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan; d. jaminan resiko penangkapan ikan; e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; f. jaminan keamanan dan keselamatan; g. fasilitasi dan bantuan hukum. h.pendidikan dan pelatihan; i. penyuluhan dan pendampingan; j. memberikan pembiayaan dan permodalan; k. kemitraan usaha; l. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; m. penguatan kelembagaan; n.penataan Tempat Tambat perahu (jukung); dan o. kegiatan kepariwisataan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan tempat tambat perahu (jukung) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diatur dalam Peraturan Walikota. (3) Jaminan resiko penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bendega yang belum mempunyai asuransi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan resiko penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1) Bendega dipimpin oleh Prajuru Bendega. (2) Pemilihan dan susunan Prajuru Bendega sesuai dengan awig-awig.

Pasal 12

(1) Setiap Bendega harus mempunyai awig-awig. (2) Landasan dalam pembentukan awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pancasila; b. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. Tri Hita Karana; dan d. Adat-istiadat dan kearifan lokal yang berlaku; (3) Awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai kearifan lokal dan menyesuaikan dengan awig-awig Desa Adat. (4) Pemerintah Daerah harus melakukan pendampingan dalam pembuatan awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Awig-awig dibuat dan disahkan oleh krama Bendega melalui paruman. (2) Awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan di Pemerintah Daerah.

BAB ketiga

Tata cara Perlindungan

Pasal 8

Koreksi

Tata cara perlindungan Bendega meliputi: a. Perencanaan; dan b. Penyelenggaraan Perlindungan.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20