Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon. 6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit pelaksana dalam pelaksanaan Pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai kewenangannya yang sebelumnya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah. 7. Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah; 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah; 11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah tim yang terdiri atas Pengelola Pengadaan atau Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 12. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Pengelola LPSE adalah Pengelola Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Pemerintah Daerah. 13. Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang. 16. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 18. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang. 19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja/ Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 20. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola. 21. Komite Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite Etik UKPBJ. 22. Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah.