Koreksi Pasal 21

(1) Penetapan lokasi PKL sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas: a. lokasi permanen; dan b. lokasi sementara. (2) Kawasan di luar lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang terlarang bagi kegiatan PKL dan dinyatakan sebagai Kawasan Bebas PKL. (3) Kawasan Bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada ruang manfaat jalan sepanjang Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Kawasan Bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat kegiatan PKL.